Pel4cur, Ani-4ni, Pel4k0r, Sug4r daddy dan Korupsi: Ketika Semua Punya Harga

Pel4cur, Ani-4ni, Pel4k0r, Sug4r daddy dan Korupsi: Ketika Semua Punya Harga. Yo guys!! Pel4cur, Ani-4ni, Pel4k0r, Sug4r daddy bahkan Sug4r baby dan Koruptor. Istilah-istilah ini kelihatannya berada di dunia berbeda. Yang satu berkaitan dengan seksualitas. Yang lain berkaitan dengan relasi. Yang terakhir berkaitan dengan kekuasaan publik.

Tapi coba lihat dari jarak yang lebih jauh. Ada satu pertanyaan yang menghubungkan semuanya: apa yang terjadi ketika kebutuhan bertemu dengan power, lalu uang masuk ke dalamnya? Masyarakat biasanya berhenti pada label. Perempuan dicaci. Laki-laki dinilai berbeda. Pelakor disalahkan.

Sugar baby dianggap menjual diri. Koruptor disebut rakus. Kita merasa persoalannya selesai setelah menemukan siapa yang bisa disalahkan. Padahal belum tentu. Karena di balik perilaku tersebut ada sesuatu yang lebih besar: ketimpangan, bargaining power, akses, kebutuhan, privilege, dan budaya transaksional.

Benang Merahnya Bukan Seks. Bukan Juga Uang. Tapi Power.

Pelacur, ani-ani, pelakor, sugar daddy dan korupsi tidak boleh disamakan. Konteksnya berbeda. Konsekuensinya berbeda. Bahkan secara hukum pun berbeda. Tetapi semuanya bisa dibaca melalui satu pertanyaan sosial: siapa memiliki resource, dan siapa yang membutuhkan resource tersebut? Resource itu bisa berupa uang. Bisa berupa tubuh. Bisa berupa kecantikan. Bisa berupa status. Bisa berupa akses. Bisa berupa jabatan. Bisa juga berupa keamanan.

Ketika dua pihak memiliki posisi tawar yang berbeda, hubungan mereka ikut berubah. Ada yang lebih bebas memilih. Ada yang lebih membutuhkan. Ada yang menentukan syarat. Ada yang menyesuaikan diri. Jadi, benang merahnya bukan sekadar sexuality. Benang merahnya adalah power yang bekerja melalui kebutuhan.

Kenapa Perempuan Sering Mendapat Label Lebih Keras?

Di sinilah standar ganda mulai kelihatan. Perempuan yang menjadikan kebersamaan atau kedekatan sebagai bagian dari transaksi ekonomi, disebut murahan. Perempuan yang dekat dengan pria kaya dicurigai. Perempuan yang masuk ke hubungan orang lain disebut pelakor. Sugar baby dianggap memanfaatkan laki-laki. Tetapi laki-laki dengan uang yang mencari hubungan tersebut sering memperoleh bahasa yang lebih halus. Mapan. Dermawan. Gentleman. Successful.

Ada sesuatu yang worth questioning di sini. Kenapa orang yang memiliki power sering mendapatkan legitimasi lebih besar daripada orang yang membutuhkan power tersebut? Guys, pertanyaan ini bukan pembelaan terhadap perilaku tertentu. Ini kritik terhadap cara masyarakat membagi stigma.

Sugar Daddy dan Angka yang Mengusik

Pada 2021, SeekingArrangement melaporkan sekitar 60.250 pengguna Indonesia yang dikategorikan sebagai sugar daddy. Angka itu menempatkan Indonesia di posisi kedua Asia setelah India, dengan sekitar 338.000. Malaysia berada di posisi ketiga dengan sekitar 42.500. Angka tersebut kemudian diberitakan berbagai media Indonesia. Tetapi ada catatan penting: 60.250 bukan sensus nasional. Angka tersebut berasal dari basis pengguna platform SeekingArrangement. Jadi tidak tepat mengatakan Indonesia secara keseluruhan memiliki 60.250 sugar daddy. Yang bisa dikatakan adalah: sebanyak itu pengguna Indonesia tercatat dalam kategori tersebut di platform pada saat data tersebut dirilis. Bahkan laporan SeekingArrangement ketika itu mengaitkan fenomena tersebut dengan kesenjangan ekonomi dan kebutuhan pendidikan.

Angkanya menarik. Tapi angkanya bukan inti persoalan. Yang jauh lebih menarik adalah pertanyaan di belakangnya: kenapa hubungan berbasis dukungan finansial menemukan pasar? Apakah karena ketika kebutuhan ekonomi bertemu dengan resource yang terkonsentrasi, maka hubungan manusia bisa ikut berubah menjadi economic arrangement? Hmmm… kemungkinannya bisa iya atau tidak, bukan?

Kenapa Indonesia Bisa Nomor Dua?

Pertanyaan ini justru menarik. Karena kalau jawabannya cuma “karena banyak orang kaya”, itu terlalu sederhana. Data SeekingArrangement sendiri nggak memberikan satu penyebab tunggal yang bisa membuktikan kenapa Indonesia berada di posisi kedua. Tetapi sejumlah faktor yang disebut dalam laporan tersebut memberi beberapa petunjuk: ketimpangan ekonomi, tekanan untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi, biaya pendidikan, kesenjangan pendapatan, serta semakin mudahnya teknologi mempertemukan orang yang memiliki resource dengan orang yang membutuhkannya.

Indonesia juga punya konteks demografis yang besar. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat dunia, sehingga secara sederhana, basis pengguna potensial sebuah platform juga besar. Tetapi ini hanya konteks ya guys, bukan bukti bahwa jumlah penduduk otomatis menyebabkan tingginya angka sugar daddy. Yang benar-benar terlihat dari data platform adalah adanya pasar yang cukup besar untuk hubungan berbasis financial support.

Ada faktor pendidikan yang juga disebut oleh SeekingArrangement. Pada saat itu, mereka mengklaim keterbatasan biaya pendidikan tinggi menjadi salah satu motivasi sebagian sugar babies di Indonesia. Namun laporan VICE memberi catatan penting: tidak ada bukti jelas bahwa anak muda Indonesia menjadi sugar baby khusus untuk membiayai pendidikan. Jadi faktor pendidikan sebaiknya dibaca sebagai kemungkinan, bukan fakta kausal.

Faktor berikutnya adalah economic inequality. Ketika sebagian kelompok memiliki disposable income, akses, dan lifestyle jauh lebih tinggi, sementara kelompok lain menghadapi keterbatasan ekonomi, maka muncul ruang untuk hubungan yang mempertemukan keduanya. SeekingArrangement sendiri mengaitkan peningkatan sugar dating di Indonesia dengan ketimpangan ekonomi dan tekanan anak muda untuk mencapai standar hidup tertentu.

So….Ada juga faktor gender. Laporan yang sama mengutip kesenjangan pendapatan perempuan dan laki-laki sebagai salah satu konteks yang mereka gunakan untuk menjelaskan mengapa sugar dating lebih banyak melibatkan perempuan sebagai sugar babies. Tetapi lagi-lagi, ini bukan berarti semua perempuan masuk hubungan tersebut karena faktor ekonomi. Kemungkinan agency tetap ada. Yang berbeda adalah posisi tawarnya.

Dan jangan lupakan satu hal ya guys, bahwa platform membuat transaksi menjadi visible. Dulu hubungan seperti ini mungkin terjadi secara private melalui lingkungan sosial, pertemanan, atau jaringan personal. Sekarang platform digital membuat demand dan supply bisa bertemu secara langsung. Ada profil. Ada filter. Ada komunikasi. Ada subscription. Ada payment system. Dengan kata lain, teknologi tidak selalu menciptakan kebutuhan baru. Kadang teknologi hanya membuat kebutuhan yang sebelumnya tersembunyi menjadi lebih mudah ditemukan.

Jadi, kenapa Indonesia bisa nomor dua? Bukan karena satu alasan sederhana. Bukan karena perempuan Indonesia lebih materialistis. Bukan juga karena laki-laki Indonesia lebih kaya. Yang lebih masuk akal adalah kombinasi populasi besar, ketimpangan ekonomi, kebutuhan finansial, aspirasi lifestyle, akses pendidikan yang belum merata, gender inequality, dan munculnya platform digital yang mempertemukan resource dengan kebutuhan.

Dan justru di situlah persoalannya menjadi jauh lebih menarik. Karena kalau sebuah hubungan transaksional menemukan pasar, kita seharusnya tidak hanya bertanya, “Siapa yang mau menjual?” Kita juga perlu bertanya, “Mengapa ada begitu banyak orang yang merasa perlu membeli?”

Ketimpangan Membuat Pilihan Tidak Selalu Setara

Kita sering mengatakan, “Kan itu pilihan mereka.” Betul. Tetapi pilihan tidak selalu lahir dari posisi yang sama. Orang dengan uang memiliki lebih banyak pilihan. Mirisnya, pada umumnya nih, orang yang membutuhkan uang memiliki lebih sedikit pilihan. Orang dengan akses bisa memilih siapa yang dibantu. Orang yang membutuhkan akses harus mencari siapa yang bisa membuka pintu.

Secara teori, keduanya sama-sama memilih. Dalam praktik, bargaining power-nya belum tentu setara. Di sinilah ketimpangan ekonomi menjadi relevan. Bukan untuk menghapus agency seseorang. Justru untuk memahami mengapa seseorang mengambil keputusan tertentu.

Dari Sugar Daddy ke Industri “Lendir”

Istilah “industri lendir” memang kedengarannya seperti provokatif. Tetapi fenomenanya layak dibicarakan secara serius. Sugar dating, companionship berbayar, prostitusi digital, dan konten seksual berbayar menunjukkan satu perubahan besar: intimacy semakin mudah dimonetisasi. Tubuh bisa menjadi aset. Perhatian bisa menjadi produk. Fantasi bisa menjadi konten. Penampilan bisa menjadi capital. Companionship bisa menjadi layanan. Platform digital mempertemukan demand dan supply. Algoritma memperluas pasar. Payment system membuat transaksi semakin mudah.

Yang menarik bukan sekadar seksnya. Yang menarik adalah monetisasi intimacy. Sesuatu yang dulu berada di wilayah personal kini bisa masuk ke mekanisme pasar. Ketika perhatian memiliki harga, akses bisa ikut memiliki harga. Ketika status punya economic value, hubungan bisa ikut menjadi bargaining tool. Dan ketika semuanya bisa dimonetisasi, batas antara relationship dan transaction menjadi semakin blurry.

Tapi Korupsi Masuk dari Pintu yang Berbeda

Nah, di sinilah pembahasannya menjadi lebih serius, guys! Sugar daddy bukan korupsi. Pelacuran bukan korupsi. Pelakor bukan korupsi. Industri seksual juga bukan otomatis korupsi. So jangan dicampuradukkan.

Korupsi masuk melalui penyalahgunaan power publik. Ketika jabatan, kewenangan, proyek, anggaran, izin, atau keputusan publik digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, transaksi tersebut sudah masuk wilayah yang jauh lebih berbahaya.

Tetapi ada satu konsep yang mempertemukan diskusinya, yaitu monetisasi power. Dalam hubungan personal, uang bisa menciptakan bargaining power. Dalam patronase, koneksi bisa menciptakan bargaining power. Dalam politik, jabatan menciptakan bargaining power. Dalam korupsi, kekuasaan publik dapat disalahgunakan menjadi keuntungan privat. Bentuknya berbeda. Konteksnya berbeda. Tetapi semuanya membuat kita bertanya: apa yang terjadi ketika resource tertentu memberi seseorang kemampuan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diperoleh orang lain?

Indonesia dan Problem Korupsi

Data Transparency International memberi konteks yang tidak bisa diabaikan. Pada Corruption Perceptions Index 2025, Indonesia tercatat memperoleh skor 34/100 dan berada di peringkat 109 dari 182 negara pada halaman negara Transparency International. CPI merupakan indikator global mengenai persepsi korupsi sektor publik. Jadi angka tersebut bukan jumlah kasus. Bukan pula jumlah uang yang hilang.

Dan justru di sinilah kita perlu berhenti menyederhanakan korupsi menjadi “orang serakah mengambil uang”. Korupsi jauh lebih besar daripada itu. Ada akses. Ada kekuasaan. Ada jaringan. Ada kepentingan. Ada hubungan timbal balik. Ada pihak yang memberi. Ada pihak yang menerima. Ada pihak yang mendapatkan keuntungan dari keputusan tertentu. Uang hanyalah salah satu bentuk currency dalam sistem tersebut.

Dari Networking ke Patronase

Kita mengenal istilah networking. Sounds sophisticated. Tapi networking dan patronase bukan hal yang sama. Networking menciptakan pertukaran value yang relatif sehat. Patronase menciptakan hubungan yang dibangun melalui ketergantungan. “Gue bantu lo.” “Nanti lo bantu gue.” Kalimatnya sederhana. Masalahnya muncul ketika orang yang satu memegang pintu, sementara yang lain membutuhkan pintu tersebut untuk hidupnya. Di sana hubungan bisa berubah menjadi utang sosial. Akses menjadi currency. Loyalitas menjadi bargaining chip. Dan privilege menjadi sesuatu yang diwariskan melalui jaringan.

Kalau pola seperti ini masuk ke institusi publik, risikonya jauh lebih besar. Sebab yang dipertaruhkan bukan lagi hubungan dua individu. Yang dipertaruhkan adalah kepentingan publik.

Ketika Semua Hubungan Mulai Punya Return

Kita mungkin tidak melakukan korupsi. Tetapi budaya transaksional bisa masuk melalui hal-hal kecil. Kita membantu karena berharap dibantu. Kita berteman karena ada akses. Kita menjaga hubungan karena ada manfaat. Kita memberikan kesempatan karena ada return. Bahkan loyalitas kadang diperlakukan seperti investasi.

“Dia berguna buat gue.” Kedengarannya practical. Tetapi kalau itu menjadi default mindset, manusia perlahan berubah menjadi social assets. Ada high value. Ada low value. Ada yang dipertahankan. Ada yang dibuang. Lama kelamaan, relationship berubah menjadi portfolio management. Dan itu jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari daripada yang ingin kita akui.

Moral Economy: Saat Semuanya Mulai Bisa Dihargai

Moral economy berbicara tentang batas yang dianggap pantas dalam pertukaran sosial. Tidak semua bantuan harus dibayar. Tidak semua kedekatan membutuhkan return. Tidak semua akses seharusnya diperjualbelikan. Tetapi ekonomi digital membuat hampir semuanya bisa dikonversi menjadi value. Attention menjadi currency. Network menjadi capital. Personal branding menjadi asset. Status menjadi selling point. Bahkan authenticity bisa menjadi content strategy.

Masalahnya bukan monetisasi. Monetisasi bisa menciptakan peluang. Masalahnya muncul ketika logika pasar masuk terlalu jauh ke dalam hubungan manusia. Ketika setiap kebaikan dihitung. Setiap hubungan diukur. Setiap loyalitas ditagih. Dan setiap akses memiliki tarif.

Pel4cur, Ani-4ni, Pel4k0r, Sug4r Daddy, Koruptor

Sekali lagi, mereka bukan kategori yang sama. Tetapi label-label tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat membaca hubungan antara seksualitas, uang, kebutuhan, dan power. Pelacur mendapat stigma karena tubuhnya masuk ke transaksi. Ani-ani mendapat stigma karena kedekatan dengan resource. Pelakor mendapat stigma karena dianggap mengganggu relasi. Sugar baby mendapat stigma karena menerima dukungan finansial. Sugar daddy mendapat label karena menggunakan resource untuk memperoleh companionship.

Lalu koruptor?

Koruptor pada umumnya menggunakan power publik untuk keuntungan privat.

Di sinilah perbedaannya sekaligus persamaannya menjadi jelas. Perbedaannya ada pada konteks dan konsekuensi. Persamaannya ada pada satu pertanyaan besar: apa yang terjadi ketika sesuatu yang kita miliki digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Uang. Tubuh. Status. Akses. Jabatan. Semuanya bisa menjadi power.

Yang Diperjualbelikan Mungkin Bukan Uang

Kadang yang kita jual bukan tubuh. Kadang kita menjual waktu. Kadang perhatian. Kadang prinsip. Kadang akses. Kadang loyalitas. Bahkan kadang kita menjual idealisme dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kita hanya menyebutnya compromise. Padahal prinsipnya sama: sesuatu yang seharusnya punya batas mulai dinegosiasikan.

Ini bagian yang paling uncomfortable.

Korupsi besar sering dimulai dari normalisasi kecil. Bukan selalu dengan koper uang. Kadang dimulai dari “titip nama”. Dari “bantu sedikit”. Dari “orang kita”. Dari “jangan terlalu idealis”. Dari “semua orang juga begitu”. Lama-lama batas bergeser. Yang dulu dianggap salah menjadi biasa. Yang biasa akhirnya dianggap wajar.

Dan ketika sesuatu sudah dianggap wajar, sistem nggak perlu lagi memaksa.

Kalau Semua Punya Harga, Apa yang Tersisa?

Ini bukan tulisan untuk menghakimi pelacur atau bahkan ani-ani. Bukan pembelaan terhadap pelakor. Bukan glorifikasi sugar daddy. Dan bukan pula simplifikasi korupsi. Justru sebaliknya. Kita sedang melihat satu persoalan dari beberapa pintu: bagaimana manusia bernegosiasi ketika kebutuhan bertemu dengan power.

Karena uang memang penting. Power memang nyata. Networking memang diperlukan. Bahkan transaksi adalah bagian dari kehidupan. Tetapi masyarakat yang sehat membutuhkan sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dihitung dengan return.

Kepercayaan. Integritas. Martabat. Loyalitas. Serta batas.

Sebab tidak semua yang punya harga memiliki nilai. Harga menunjukkan berapa sesuatu bisa dibeli. Nilai menunjukkan apa yang seharusnya tidak dijual.

Mungkin itu pertanyaan yang lebih penting untuk kita cermati: Kalau semua punya harga, lalu apa yang masih kita pertahankan?

Sekolah Kehidupan by KS
Karena hidup tidak selalu hitam-putih.

Data & Referensi

SeekingArrangement, 2021 — Platform tersebut melaporkan sekitar 60.250 pengguna Indonesia yang dikategorikan sebagai sugar daddy. Indonesia berada di posisi kedua Asia setelah India sekitar 338.000. Malaysia berada di posisi ketiga sekitar 42.500. Angka ini berasal dari basis pengguna platform, bukan sensus nasional.

Suara.com, 11 Februari 2021 — Memberitakan survei SeekingArrangement dan angka 60.250 untuk Indonesia. Artikel juga menyebut survei tersebut mencakup 556.000 sugar daddy di sejumlah negara Asia.

Liputan6, 14 Februari 2021 — Memuat daftar 10 negara Asia berdasarkan data SeekingArrangement. Indonesia berada di posisi kedua dengan 60.250, setelah India 338.000.

Transparency International, CPI 2025 — Indonesia tercatat dengan skor 34/100 dan peringkat 109 dari 182 negara pada halaman Indonesia Transparency International. CPI mengukur persepsi korupsi sektor publik.